Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di Pameran Virtual Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Dengan tema “Ngopeni Nglakoni Arsip Jateng”, kami ingin mengajak Anda berjalan menelusuri jejak waktu—membuka lembar demi lembar arsip yang menyimpan cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana perjalanan Kabupaten Wonogiri hingga hari ini. Di ruang virtual ini, arsip bukan sekadar dokumen, melainkan kisah yang hidup kembali. Mari jelajahi, temukan cerita, dan rasakan makna yang tersimpan dalam setiap arsip. "Buku Kita Baca, Arsip Kita Jaga"
Pada tanggal 24 Oktober 1979 Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Wonogiri. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Sekkretariat Kotamadya Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 14 Maret 1980 dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/33/1980, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 tanggal 24 Maret 190 Seri D. Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini Bagian Sekretariat ada 8 (delapan) Bagian sedang bidang kearsipan ditangani oleh Bagian Umum, Humas dan Protokol
Selanjutnya berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6869/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/7/1/1981 perlu adanya peningkatan status Sub Bagian Humas menjadi Bagian. Oleh karena itu pada tanggal 5 September 1983 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 1979 tentan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. Dalam perubahan tersebut Sub Bagian Humas disamakan Bagian. Dengan demikian Sekretariat Wilayah Daerah menjadi 9 (sembilan) Bagian yang mana bidang kearsipan ditangani oleh Bagian Umum dan Protokol
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka perlu adanya peningkatan dan penambahan. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1267/SJ, perihal Peningkatan Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Wonogiri menjadi Bagian, maka ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Wonogiri pada tanggal 21 Juni 1988 Nomor 6 Tahun 1988, tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wonogir Nomor 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Wonogiri. Peratura Daerah Kabupaten Dati II Wonogiri ini disahkan oleh Gubernur Propinsi Daeah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 26 Desember 1988 dengan Nomor 166.3/285/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 16 Januari 1989 Seri D. Untuk ini bidang kearsipan masih dibawah Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum dan Perlengkapan
Pada tanggal 1992 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pada tanggal 11 Juli 1992 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Berdasarkan perda ini bidang kearsipan di bawah Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Bagian Umum Setwilda
Selanjutnya terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Dimana peraturan daerah tersebut untuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri berdiri sendiri sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kearsipan di pimpin oleh Kepala Kantor Arsip dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri ini beroperasi pada tangal 19 Mei 1999
Guna menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka untuk menyesuaikan sebagaimana dimaksud dikeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dimana Kantor Arsip merupakan Lembaga Teknis Daerah dengan nomenklatur Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dan beroperasional pada tanggal 24 desember 2008 dipimpin oleh Kepala Kantor
Selanjutnya setelah dikeluarkannya Peraturan Daeah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri maka sejak tanggal 21 Desember 2016 berganti menjadi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kearsipan, Kepala Bidang Perpustakaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri berubah nomenklatur (SOTK) menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri. Susunan Organisasi Dinas Kepala Dinas membawahi Sekretariat (Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Kearsipan, Bidang Perpustakaan serta Kelompok Jabatan Fungsional
Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa wana (alas/hutan/sawah) dan giri (gunung/ pegunungan). Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Pemerintahan di […]
1. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 2025 Nama Penghargaan Lembaga Pemberi Kategori Tahun Penghargaan Indeks Pencegahan Korupsi (IPKD)/ Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 KPK RI Terbaik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah 2025 2. Penganugerahan Top BUMD Awards 2025 Nama Penghargaan Lembaga Pemberi Kategori Tahun Penganugerahan TOP BUMD Award 2025 Majalah Top […]
1. Perda Penyelenggaraan Kearsipan 2. Perbup Klasifikasi Arsip 3. Perbup Jadwal Retensi Arsip (JRA) 4. Perbup Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis 5. Perbup Pemeliharaan Arsip Dinamis 6. Perbup Pengelolaan Arsip Statis 7. Perbup tentang Arsip Vital 8. Perbup tentang Penyusutan Arsip 9. Perbup tentang Implementasi […]
Akuisisi Arsip Wonogiri: Menjaga Sejarah Lewat Penghimpunan Dokumen Akuisisi Arsip Wonogiri merupakan upaya penting dalam menghimpun arsip dari berbagai sumber, baik perorangan, organisasi, maupun lembaga pemerintah. Melalui akuisisi ini, arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, maupun administrasi dapat diselamatkan dari risiko hilang atau rusak. Proses akuisisi juga memastikan bahwa arsip yang berharga bisa dimanfaatkan oleh […]
Pentingnya Preservasi Arsip: Menjaga Jejak Sejarah, Budaya, dan Identitas Lokal Arsip adalah memori kolektif bangsa. Ia merekam perjalanan sejarah, kebijakan, serta dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Tanpa upaya pelestarian, arsip bisa hilang, rusak, atau bahkan lenyap ditelan waktu. Inilah mengapa preservasi arsip memiliki peran penting, bukan hanya bagi lembaga pemerintah, tetapi juga untuk […]
Bedhol Desa” bukan sekadar istilah, melainkan peristiwa besar dalam sejarah Wonogiri yang meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat. Istilah ini merujuk pada proses pemindahan ribuan jiwa penduduk dari 51 desa di enam kecamatan Wonogiri yang harus direlokasi demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Peristiwa ini menjadi salah satu momen bersejarah yang tidak hanya memengaruhi wajah […]
